Zola Minta Inspektorat Provinsi Jambi Tindak Lanjuti Temuan BPK

#ZOLAKITA - Gubernur Jambi, H. Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA memerintahkan Inspektur Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti beberapa catatan temuan BPK, dengan secepatnya mengkoordinir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI Perwakilan Jambi. Perintah tersebut disampaikan Zola saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Belanja Daerah di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2017, bertempat di Aula Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Pewakilan Provinsi Jambi, Jum'at (22/12/2017).

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan pemeriksaan BP RI Perwakilan Jambi dan saya berkeyakinan pelaksanaan audit tersebut tentu dilakukan atas nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionallisme sesuai dengan tugas dan fungsi, untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan," ujar Zola.

Secara tegas, Zola minta Inspektur Provinsi Jambi untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa temuan yang berulang kali dan segera melakukan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah dan menjadikan momentum tersebut sebagai salah satu prioritas Inspektorat, sehingga dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

"Perkembangan tindak lanjut dan identifikasi tersebut saya minta agar segera disampaikan secara berkala kepada saya dan Wakil Gubernur. Hal tersebut saya nilai penting karena manfaat yang diperoleh atas efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa merupakan salah satu indikator kinerja saudara," ungkap Zola.

Selanjutnya, Zola mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, yang tidak dapat dilaksanakan secara parsial, akan tetapi diperlukan sinergi dari berbagai stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. "Berkaitan dengan pengelolaan tersebut, maka terdapat tiga simpul penting dan strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, yaitu BPK RI, DPRD dan Pemerintah Daerah. Koordinasi yang kuat dari tiga komponen ini pada akhirnya dapat mewujudkan semua yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku," jelas Zola.

Lebih lanjut, Zola memandang uadit yang dilakukan oleh BPK RI adalah upaya yang positif untuk menjadikan penyajian atas pertanggungjawaban penggunaan anggran oleh Pemrov Jambi untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan protap Akuntasi yang telah ditetapkan dalam standar pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja  dan Pemeriksaan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bungo, Batanghari, Muaro Jambi, langsung diserahkan kepada ketua DPRD Kabupaten dan bupati. LHP Pemerintah Provinsi Jambi diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Parna, kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston dan kepada Gubernur Jambi, H.Zumi Zola Zulkifli.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Parna menyampaikan, penyerahan LHP merupakan amanat pasal 23 E UUD 1945 dan pasal 17 UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

"Kami mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik. Dan, dalam jangka waktu 60 hari setelah LHP ini diterima untuk bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing Kepala Daerah dan OPD," pungkasnya.